BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Pada zaman ini banyak putra-putri minang yang tidak mengetahui tentang sistem kekerabatan serta peran dan kedudukan mereka dalam kaum.Hal ini tentu sangat menyedihkan mengingat mereka adalah generasi penerus yang diharapkan dapat mengangkat dan mengharumkan nama minang.
Tapi bagaimana hal itu dapat terjadi jika mereka sendiri kurang mengetahui tentang sistem kekerabatan yang berlaku di nagari mereka sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor salah satunya yaitu minimnya pengetahuan yang mereka dapatkan tentang sistem kekerabatan yang ada di Minang .
Untuk itulah makalah ini hadir sebagai salah satu sumber informasi bagi para generasi muda minang khususnya, yang kurang mengetahui mengenai seluk beluk sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau.
I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan makalah ini sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan Nagari Salingkuang Adat ?
2. Bagaimana Bentuk Perkawinan di Minangkabau ?
I.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujun penulisan makalah ini, antaralain sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Apa yang dimaksud dengan Nagari Salingkuang Adat
2. Untuk mengetahui Bentuk Perkawinan di Minangkabau.
I.4 Manfaat Penulisan
Secara umum penulisan makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang dibahas dalam makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
NAGARI SALINGKUANG ADAT DAN BENTUK PERKAWINAN MATRILINEAR
II.1 Nagari Salingkuang Adat
a. Pengertian Nagari
Nagari adalah suatu tempat atau wilayah. Jadi, karena memang istilah nagari hanya ada diminangkabau saja, istilah tersebut tentu mengacu kepada wilayah yang ada diminangkabau.
Minangkabau terdiri dari jutaan penduduk dan ratusan wilayah dan nagari. Setiap nagari memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk juga dengan aturan-aturannya. Peraturan tersebut dalam minangkabau disebut adat. oleh karena itu nagari selain memiliki wilayah dan masyarakat, juga memiliki adat.
Jadi, nagari adalah suatu kesatuan wilayah yang ada diminangkabau yang dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh adat.
b. Nagari Salingkuang Adat
Dalam minangkabau, masyarakat di atur melalui “kato-kato” atau disebut juga dengan “kato pusako”. Kato pusako berfungsi dalam menetapkan ketentuan-ketentuan yang kemudian dikenal dengan adat. kato pusako tentang nagari sudah sering kita dengar diminangkabau yaitu:
Nagari bapaga undang
Kampuang bapaga jo pusako
Lain padang lain bilalangnyo
Lain lubuak lain ikannyo
Lain nagari lain adatnyo
Setiap nagari memiliki aturan-aturan sendiri tergantung kepada keadaan nagari tersebut. Aturan tersebut di buat atas dasar mufakat niniak mamak, pangulu, nan gadang basa batuah. Setelah itu, barulah ditetapkan dalam nagari tersebut.
c. Syarat Nagari
Suatu nagari terdiri dari satu kesatuan wilayah, masyarakat, dan adat. maka dari itu setiap nagari haruslah memiliki syarat-syarat tertentu. Sehingga apabila syarat itu terpenuhi, maka dapatlah dikatakan itu sebuah nagari. Undang nagari mengungkapkan:
Babalai – bamusajik
Basuku – banagari
Bakorong – bakampuan
Balabuah – batapian
Basawah – baladang
Bagalanggang – pamedanan
Bapandam – bapakuburan
Babalai artinya memiliki balai. Balai artinya tempat musyawarah bagi niniak mamak, pangulu ndan gadang basa batuah. Dibalai tersebut mereka mengadakan rapat pembicaraan tentang sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan masyarakat. Balai terdiri dari dua macam/jenis. Ada balai nan balinduang, seperti rumah gadang yang mimiliki atap dan memiliki lantai. Ada balai nan bapaneh, seperti lapangan terbuka tanpa atap dan lantai. Balai nan bapaneh disebut juga dengan medan nan bapaneh. Oleh karena itu balai merupakan syarat berdirinya suatu nagari.
Bamusajik, artinya mempunyai mesjid. Mesjid adalah lambang kuatnya agama islam di dalam nagari. Mesjid digunakan untuk tempat beribadah, serta sebagai tempat menerima pelajaran tentang agama. Oleh karena itu mesjid adalah syarat terbentuknya suatu nagari.
Basuku artinya memiliki suku. Dalam sebuah nagari sekurang-kurangnya memiliki empat suku yang berbeda atau empat sako berbeda. Setiap suku dimpin oleh pengulu.
Banagari artinya memiliki wilayah. Wilayah tempat suku bermukim.
Bakorong-bakampuang artinya memiliki korong dan kampuang. Dengan kata lain suatu nagari harus memiliki batas-batas wilayah tertentu. Wilayah yang terletak dilingkungan pusat suatu nagari disebut korong, sedangkan diluarnya disebut taratak, dusun, koto, yang disebut dengan kampuang.
Balabuah artinya jalan raya. Sebuah nagari harus memiliki jalan.
Batapian artinya memiliki tempat mandi. Selain itu juga berartikan harus memiliki sumber air.
Basawah – baladang artinya mimiliki sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan, serta sebagai sumber perekonomian masyarakat.
Bagalanggang – bapamedanan artinya memiliki gelanggan dan lapangan tempat bermain dan pertunjukan anak nagari.
Bapamedanan – bapakuburan artinya adanya tempat untuk menguburkan mayat atau orang yang meninggal dunia.
Apabila syarat tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan itu sebagai suatu nagari. Jika belum lengkap atau kurang, belum dapat di jadikan sebagai suatu nagari.
d. Nagari Sebagai Suatu Kasatuan Adat
Tiap nagari memiliki beberapa suku, sekurang-kurangnya empat suku. Keempat suku tersebut berpedoman kepada adat, sehingga terbentuk lah persamaan dan kebersamaan. Oleh karena itu, sebuah nagari memiliki satu kesatuan adat. Tiap nagari memiliki adat yang berbeda-beda, namun tetap minangkabau sebagai patokannya.
Kesatuan adat , masayarakat berpedoman kepada kata pusaka berikut :
Barek samo dipikua
Ringan samo dijinjiang
Nan elok baimbauan
Nan buruak bahambuan
Sakik basilau
Mati bajanguak
Demikian lah pedoman dalam membina adat dalam nagari.
Selain sebagai satu kesatuan adat, dahulunya nagari juga sebagai kesatuan organisasi dibawah kecamatan. Namun karena peraturan perundang-undangan, hal itu tidak ada lagi. Dalam mengurus nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, peraturan itu juga menetapkan kerapatan adat nagari atau KAN. KAN adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi yang telah ada dan diwarisi sepanjang adat ditengah masyarakat nagari di sumatera barat.
Anggota KAN tersebut terdiri dari beberapa bagian atau golongan, yaitu
1. Pertama, pucuak adat atau ketua
2. Kedua, datuak-datuak ke-empat suku
3. Ketiga, pengulu-pengulu andiko
4. Ke-empat, Urang ampek jinih.
e. Organisasi Adat dalam Nagari
Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau.
KAN berada dibawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
KAN terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:
1. Para penghulu atau datuk dari setiap suku
2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai)
3. Malin, dari kalangan alim ulama
4. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga.
Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai Nan Ampek Jinih (Unsur Empat Jenis).
Setiap Kampung (yang di dalamnya terhimpun beberapa kaum atau famili) dipimpin oleh Penghulu Andiko didampingi oleh Pandito, yang mengurus soal-soal agama. Penghulu Pucuk, Monti (Manti/Menteri), Malin (Mualim/Alim Ulama), Dubalang (Hulubalang), Penghulu Andiko, Pandito (Cerdik Pandai) disebut “Orang Nan Bajinih”.
Juga termasuk “Orang Nan Bajinih”, yaitu imam mesjid (yang dipegang oleh Suku Melayu); Khatib (yang dipegang Suku Patopang); Bilal (yang dipegang Suku Supanjang). Begitu pula Ongku Kali (Kadhi) Silungkang Khusus juga termasuk “Orang Nan Bajinih”.
Sedang Tungganai yang memimpin Kaum atau Famili, yang biasanya disebut Mamak Kaum atau Mamak Kepala Waris, tidaklah termasuk “Orang Nan Bajinih”.
Jumlah Orang Nan Bajinih di Silungkang 60 orang : 5 (Penghulu Pucuk); 5 (Malin); 5 (Monti); 5 (Dubalang); 18 (Penghulu Andiko); 18 (Pandito); 1 (Imam); 1 (Khatib); 1 (Bilal) dan 1 (Kadhi). Keenam puluh Orang Nan Bajinih tersebut adalah anggota-anggota KAN (Kerapat Adat Negari) Silungkang. KAN ini merupakan kesatuan masyarakat hukum Adat.
Keputusan-keputusan KAN menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat negari dan aparat pemerintahan berkewajiban membantu menegakkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku” (Perda Sumatera Barat No. 13/1983, Bab IV, pasal 7, sub 2).
Menurut Hasan Basri Durin Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuning1) Pimpinan tertinggi dalam Nagari adalah mufakat para Penghulu. Dalam perkembangannya kemudian dalam musyawarah itu diikutsertakan unsur-unsur Ulama dan Cerdik Pandai. Sebagai pimpinan musyawarah biasanya ialah Penghulu Pucuk yang lebih ditinggikan dari Penghulu-penghulu pucuk lainnya (biasanya karena asal-usulnya dari kaum yang paling dahulu menghuni Nagari tersebut) untuk yang Nagari yang menganut Koto Piliang.
Di nagari-nagari yang menganut aliran Bodi Caniago biasanya dipilih di antara penghulu-penghulu Pimpinan musyawarah inilah yang kemudian menjadi penghulu Kepala, yang kemudian lagi menjadi Kepala Nagari pada zaman penjajahan Belanda.
II.2 Bentuk Perkawinan Matrlinear
a. Arti Perkawinan di Minangkabau
Kekerabatan minangkabau menganut sistem matrilineal. kekerabatan ini mempengaruhi berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Salah satu di antaranya adalah perkawinan dalam kekerabatan matrilineal. perkawinan ini memiliki ciri khas pula. Semua itu di atur oleh agama (syarak) dan adat. didalam kata pusaka telah diungkapkan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai”. Gabungan dari kedua hal ini merupakan aturan dalam perkawinan kekerabatan minangkabau.
Perkawinan dalam minangkabau mengandung makna tersendiri. Perkawinan ini mengandung makna baik luas maupun dalam. Jika dilihat dari maknanya secara luas, perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan kerabat yang baru antara dua keluarga besar. Dari makna yang dalam terlihat penerapan suruhan agama . perkawinan bukan hanya berartikan penyatuan dua insan dalam sebuah rumah gadang, tetapi lebih luas dari itu.
Peristiwa perkawinan merupakan peristiwa pembentukan hubungan baru antar keluarga. Melalui perkawinan terbentuk hubungan kerabat baru seperti, “sumando dan sumandan, ipa dan bisan, mintuo dan minantu”. Lahirnya seorang anak dari sebuah perkawinan pun akan membuat hubungan kerabat yang baru antara lain “iduak bako dan anak pisang”.
Perkawinan membentuk jalinan antar individu dengan individu, hingga antar keluarga dengan keluarga. Jalinan antar keluarga ini terwujud dalam pertemuan antra dua rumah gadang yang berbeda suku.
Perkawinan memiliki makna yang dalam karena mengikutii syariat agama. Menurut syarak ( agama), perkawinan adalah mengucapkan aqad nikah dihadapan kadhi dan diketahui oleh beberapa orang saksi. Hal ini merupakan bagian penting dalam kehidupan orang minangkabau seperti yang diungkapkan bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.
b. Perkawainan Luar Suku
Berpegangan terhadap hubungan dengan kekerabatan matrilineal, ada yang disebut dengan perkawinan luar suku. Dalam adat minangkabau perkawinan antara sesama suku dilarang. Perkawinan sesuku ini dalam minangkabau disebut dengan “tamakan pokok. Sanksi dari sebuah perkawinan yang suku adalah seperti terusir dari kampung, menjadi bahan ejekan baik untuk yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun keluarganya.
Pada topik yang lain telah dijelaskan bahwa masyarakat minangkabau hidup secara berkelompok yang ditandai dengan suku. Mereka yang sesuku tersebut disebut dengan “badunsanak” (bersaudara). Walaupun mereka sudah berlainan rumah gadang, pada awalnya berasal dari satu garis keturunan dan satu rumah gadang. Maka dari itu mereka tidak boleh melakukan perkawinan.
Perkawinan luar suku disebut juga perkawinan antar rumah gadang. Jadi selain menghindari perkawinan orang yang bersaudara (badunsak), juga menghubungan jalinan kekerabatan yang baru antara dua rumah gadang.
c. Perkawinan dalam Nagari
Dalam adat minangkabau, masyarakat dianjurkan untuk melakukan perkawinan dalam nagari. Artinya, dianjurkan untuk melakukan perkawinan antara dua suku yang berbeda namun tetap dalam satu nagari. Katanya, hal tersebut berhubungan dengan fungsi seseorang di dalam keluarga dan di dalam sukunya.
Seorang laki-laki minangkabau berdasarkan kekerabatan matrilineal memiliki fungsi yang ganda. Seorang laki-laki dewasa berfungsi sebagai mamak dalam rumah gadangnya. Maka dari itu, ia berkewajiban untuk membimbing kemenakan dirumah asalnya atau dalam sukunya. Setelah bekeluarga, ia juga berfungsi sebagai kepala keluarga, dan memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya dirumah istrinya.
Dalam sebuah kata pusaka diungkapkan :
Kaluak paku kacang balimbiang
Daun bakuang lenggang-lenggangkan
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Patenggangkan adat jan binaso
Dalam kata pusaka tersebut juga diungkapkan bahwa seorang laki-laki selain bertanggungjawab terhadap anak kemenakannya, ia juga bertanggungjawab terhadap orang dikampung dan adatnya. Oleh karena itu, ia diharuskan untuk tetap berada dalam lingkungan kampungnya setelah menikah. Jadi sangat dianjurkan untuk melakukan perkawinan dalam nagari.
Jika seandainya seorang laki-laki melakukan perkawinan diluar nagarinya, kemungkinan ia tak bisa menjalankan fungsinya secara sempurna. Tentu saja ia harus jauh dari kemenakan, rumah gadang dan orang kampungnya. Sedangkan dalam adat minangkabau, laki-laki harus tinggal dirumah sang istrinya. Jadi kemungkinan jarak dan waktu membuat ia tak mampu membimbing kemenakannya, dan memlihara adat serta orang kampungnya. Maka dari itu, kekerabatan matrilineal menganjurkan perkawinan dalam nagari dan tidak menganjurkan pernikahan luar nagari.
Dari uraian diatas tadi, perkawinan dalam nagari mempunya alasan yang logis dan nyata menurut adat yang berlaku didalam kekerabatan matrilineal minangkabau.
BAB III
PENUTUP
III.1 Kesimpulan
Masyarakat minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan merupakan klen dari perkauman ibu.Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal.Dengan kata lain seorang anak di minangkabau akan mengikuti suku ibunya.
Segala sesuatunya diatur menurut garis keturunan ibu.Tidak ada sanksi hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem matrilineal ini, artinya tidak ada sanksi hukum yang mengikat bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi, tidak ada buku rujukan atau kitab undang-undangnya. Namun demikian, sejauh manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakekatnya tetap dan tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri.
Adat Minangkabau berlaku di dalam nagari itu sendiri sebagaimana pepatah adat mengatakan “ adat salingkung nagari “.
III.2 Saran
1. Semoga makalah ini dapat bermafaat bagi semua pembaca umum nya dan khusus nya bagi kelompok penyaji.
2. Semoga makalah ini juga menjadi rujukan bagi pemakalah berikutnya dengan topik yang sama.
3. Jika terdapat kekeliruan dan atau pun kesalahan dalam penulisan makalah ini, maka kami dari kelompok penyaji akan menerima krtikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami ini di kemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA/SUMBER
No comments:
Post a Comment